Anom Surya Putra

~ Dr. Sutoro Eko di Desa Nglanggeran, Yogyakarta ~ Beberapa tahun lalu, ketika persidangan resmi RUU Desa tengah berlangsung, ada masukan dari para pihak tentang relevansi pengaturan reforma agraria dan investasi yang masuk ke desa dalam kerangka desa. Bagaimanapun agraria dan investasi sangat dekat dan lekat dengan desa. Dua isu itu sempat menjadi bahan perdebatan pada tingkat tim ahli maupun sidang resmi. Namun ada penegasan bahwa UU Desa bukan mengatur tanah/agraria dan investasi. Keduanya ada regulasi tersendiri. Karena itu, setelah UU Desa lahir, banyak kritik dari aktivis reforma agraria karena UU Desa jauh dari reforma agraria. Meski tidak eksplisit, ada beberapa klausul penting dalam UU Desa yang relevan dengan reforma agraria. Atau setidaknya memandang reforma agraria dari lensa desa. Pertama, teritorialisasi dan yurisdiksi. Menurut rezim pemerintahan, semua wilayah Indonesia dibagi habis ke dalam provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Definisi dan syarat desa...

Kali ini Sutoro Eko menyampaikan pemikiran yang menertibkan term atau istilah negara guna memahami negara, terutama dari sisi etimologi, asal-usul kata khususnya negara. Ada dua konsep yang dibahas yaitu konsep nagara dan staat/state . Masing-masing merupakan konsep yang masuk melalui jalur Indianisasi dan Eropa-Kontinental. Bagaimana posisi Desa? Simak tulisan ini sampai tuntas, sambil menonton video. Konsep Pertama:  Indianisasi Istilah "Negara" Konsep negara yang kita kenal pada hari ini dibentuk dengan dua kosakata. Kosakata pertama adalah Nagara . Istilah nagara ini dipengaruhi oleh Indianisasi, bahasa sansekerta, pengaruh India yang masuk ke Nusantara. Istilah nagara  menunjuk pada kerajaan dan kita mengenal kerajaan itu karena pengaruh Indianisasi pada abad ke-4. Sebelumnya kita tidak mengenal kerajaan, tidak mengenal negara, yang kita kenal adalah wanua . Istilah wanua adalah  cikal bakal atau konsep lama Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki...

  "Buku ini merupakan sebuah penjelajahan sejarah, genealogi dan sosiologi hukum atas Desa dan BUM Desa, yang sangat berguna untuk memukul Studi Hukum Dogmatis yang anti-Desa” Sutoro Eko,  Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa,  STPMD-APMD Yogyakarta Judul Buku:  Ponggok, Inspirasi Kemandirian Desa,  Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa Penulis: Anom Surya Putra Penerbit: LKiS Yogyakarta Tahun Terbit: 2020 ISBN: 978-623-7177-33-3 Tebal Buku: xviii + 334 halaman Ukuran: 14,5 x 21 cm Harga: Rp 120.000 Pemesanan Buku:  LKiS Yogyakarta 0812-3427-2873

  Benarkah ribuan BUM Desa itu dimobilisasi? Apakah BUM Desa masih relevan? Susah mendirikan BUM Desa? Saksikan dialog antara Sutoro Eko dan Pendamping Ekonomi Desa. BUM Desa memang penting untuk konsolidasi dan merajut kemakmuran tapi BUM Desa bukanlah segala-galanya. Simak gaes sampai tuntas...

  Pertemuan dengan SUTORO EKO difasilitasi oleh Perkumpulan Jaringan Komunikasi Desa (Jarkom Desa), di Desa Nglanggeran Gunungkidul Yogyakarta. Simak gaes sampai habis...