Opini Terbaru

Between Facts and Norms, Pemikiran Hukum Jürgen Habermas (2): Pengantar dari Jürgen Habermas

Gambar
PENGANTAR Jürgen Habermas  | Penerjemah: Anom Surya Putra | Di Jerman, filsafat hukum telah lama tidak lagi menjadi materi pembahasan bagi para filsuf. Jika saya jarang menyebut nama Hegel dan lebih mengandalkan teori hukum Kantian, hal ini juga mengungkapkan keinginan saya untuk menghindari suatu model yang menetapkan standar yang tidak dapat dicapai bagi kita. Memang, bukan kebetulan bahwa filsafat hukum, dalam mencari kontak dengan realitas sosial, telah bermigrasi ke aliran-aliran (mazhab) hukum. [1] Namun, saya juga ingin menghindari ilmu hukum teknis yang terfokus pada fundasi-fundasi hukum pidana. [2] Apa yang dulunya dapat dianut secara koheren dalam konsep-konsep filsafat Hegelian saat ini menuntut pendekatan pluralistis yang menggabungkan perspektif teori moral, teori sosial, teori hukum, serta sosiologi dan sejarah hukum. Saya menyambut ini sebagai kesempatan untuk menampilkan pendekatan pluralistis yang sering tidak diakui/disadari teori tindakan komunikatif. Konsep-konse

BERHUKUM

Anom Surya Putra

Serial Filsafat Hukum di Masa Ambyar. Tulisan serial yang dirancang menjadi buku filsafat hukum ini menceburkan pembaca pada obrolan atau diskursus filsafat hukum di masa "ambyar". Setiap pembaca bebas memaknai situasi, gagasan, kondisi dan apapun namanya tentang "ambyar" pada judul buku ini.

  1. Klik Bagian Ke-1 Sophia, Cinta Mendalam Yang Bijaksana. Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.
  2. Klik Bagian Ke-2 Menziarahi Ius, Lex dan Codex. Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.
  3. Klik Bagian Ke-3 Filsafat Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.
  4. Klik Bagian Ke-4 Hirarki dan Ko-Eksistensi. Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.
  5. Klik Bagian Ke-5 Gagasan Berhukum Deliberatif. Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.
Serial Hukum Digital. Pemikiran hukum tentang globalisasi hukum yang merambah pada isu digital platform, artificial intelligence, block chain registry, penggunaan drone ke aset orang lain tanpa izin, sampai dengan jual beli data privasi.
  1. Klik Transformasi Hukum dalam Konteks Digitalisasi.
  2. To be continued.
Serial Habermas, Modernitas dan Hukum. Kumpulan makalah yang menyajikan tema-tema diskusi yang berkaitan dengan hukum dan proses hukum yang diangkat oleh perspektif teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas.
  1. Klik Mathieu Deflem. Pengantar: Hukum dalam Teori Tindakan Komunikatif Habermas.
  2. Klik David M. Rasmussen. Bagaimana hukum kesahihan itu mungkin? Tinjauan Buku Between Facts and Norms Karya Jürgen Habermas. 
  3. Klik Pierre Guibentif. Pendekatan Produksi Hukum melalui Konsep Habermas tentang Tindakan Komunikatif.
  4. Klik Peter Bal. Etika Diskursus dan Hak Asasi Manusia dalam Prosedur Kriminal.
  5. Klik Bernhard Peters. Tentang Hukum Rekonstruktif dan Teori Politik.
  6. Klik Jürgen Habermas. Catatan Tambahan untuk Between Facts and Norms.
  7. Klik Mathieu Deflem. Habermas, Modernitas dan Hukum: Bibliografi.
Serial Ilmu Hukum. Pembaca memperoleh wawasan ilmu hukum terapan (jurisprudence) sekaligus mempertimbangkan ilmu sosial hukum (legal science).
  1. Klik: Latihan Soal Ujian Advokat: Hukum Acara Perdata. (Proses Pembaruan).
  2. Klik: Latihan Soal Ujian Advokat: Hukum Acara Pidana. (underconstruction).
  3. Klik: Apakah Arti Kata LEX?
  4. Klik: Apakah Arti Kata LEX IEBUTIA?
  5. Klik: Apakah Arti Kata LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI?
  6. Klik: Operasi Chronos 4.0.
  7. Klik: Hukum Republik Desa.
  8. Klik: Cara Mencabut PERDES Daftar Kewenangan DESA yang Terlanjur Copy Paste.
  9. Klik: Modus Korupsi ADD, Bukan Dana Desa (DD).
  10. Klik: Debat Capres-Cawapres Masih Tonjolkan Isu Pidana Pemilu Kepala Desa.
  11. Klik: Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19.
Serial Filsafat Hukum. 
  1. Klik Filsafat Aporia Dana Desa.
  2. Klik Prediksi Polybius tentang Okhlokrasi (ὀχλοκρατία).
  3. Klik Neoplatonis 'Manusia dalam Konstitusi'.
  4. Klik Ensiklopedi Filsafat Jürgen Habermas. Stanford Encylopedia of Philosophy.
  5. Klik Hukum dan Demokrasi (Droit et Democratie).
  6. Klik Hukum dalam Teori Tindakan Komunikatif Habermas.
  7. Klik Teori Hukum Jürgen Habermas.
  8. Klik Krisis Negara Hukum di Masa Pandemi Covid-19.
  9. Klik Lingkaran Komunikatif Kedudukan Hukum (Legal Standing).
  10. Klik Konstitusionalisme Deliberatif dan Judicial Review.
  11. Klik "Overmacht" dan Hukum Kontrak Deliberatif di Masa Pandemi Covid-19.
  12. Klik Negara Hukum Deliberatif, Desa dan Metode Pembentukan Hukum (ROCCIPI, EBP, RIA).
  13. Klik 6 Elemen Teori Whistleblowing Emanuela Ceva dan Michele Bocchiola.
  14. To be continued.
Serial Pemikiran Hukum Jürgen Habermas. Mahasiswa, praktisi hukum, ilmuwan sosial hukum dan politisi partai politik perlu membaca dan menimbang-nimbang buku ini dalam praksis berhukum kontemporer. Suatu buku filsafat hukum dan sosiologi hukum berjudul "Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy" (Antara Fakta dan Keabsahan Normatif: Kontribusi untuk Teori Diskursus Hukum dan Demokrasi), karya Jürgen Habermas (Massachusetts Institute of Technology, 1996). Awalnya, buku itu berjudul Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a.M. 1992. 
  1. Klik: Memulai Belajar Filsafat Hukum Jürgen Habermas. Juni 2022.
  2. Klik: Mengapa Penting Belajar Filsafat Hukum Jürgen Habermas? Juni 2022.
  3. Klik: Hukum adalah Sistem Tindakan Komunikatif, Bukan Sistem Aturan. Juli 2022.
  4. Klik: Dualitas Hukum Modern, Fakta dan Norma Selalu Bersitegang. Juli 2022.
  5. Klik: Teori Nalar Pascametafisis. Juli 2022.
  6. Klik: Struktur Komunikatif Koordinasi Sosial. Juli 2022.
  7. Klik: Tindakan-Tutur (Speech-Act) Kegagalan Aplikasi SDGs Desa. Juli 2022.
  8. Klik: Penerapan Teori Tindakan Komunikatif pada Hukum Positif. Juli 2022.
  9. Klik: Teori Keadilan John Rawls dan Teori Sistem Niklas Luhmann. September 2022.
  10. To be continued.

Serial Teori Hukum Deliberatif. Rancangan buku yang diolah dari gagasan yang semula telah diterbitkan pada beberapa tulisan, dan terinspirasi pula dengan isi buku filsafat hukum dan sosiologi hukum "Between Facts and Norms" karya Habermas.

  1. Klik Teori Hukum Kritis: Struktur dan Riset Teks.
  2. Klik Teori Hukum Konstitusi Masa Transisi: Semiotika, Psikoanalisis, dan Kritik Ideologi.
  3. Klik Teori Hukum Jürgen Habermas. Mathieu Deflem. Diterjemahkan oleh Anom Surya Putra. Juni 2022.
  4. Klik Teori Hukum Deliberatif (1): Berawal dari Masa Kemunduran Filsafat Hukum.
  5. Klik Teori Hukum Deliberatif (2): Menziarahi Ajaran Hukum Murni.
  6. Klik Teori Hukum Deliberatif (3): Objek Teori Hukum adalah Pemikiran Hukum, Bukan Hanya Aturan.
  7. Klik Teori Hukum Deliberatif (4): Diskursus Hermeneutik, Realisme, dan Positivisme Hukum. 
  8. To be continued.
Serial Sosiologi Hukum Deliberatif. Pembaca akan memperoleh dua manfaat ganda: memahami proses tranformasi pengetahuan Ilmu Hukum Sosiologis ke Sosiologi Hukum, sekaligus rekonstruksi Sosiologi Hukum menjadi Sosiologi Hukum Deliberatif. 
  1. Klik Sosiologi Hukum dan Hukum Sosiologis.
  2. Klik Manifesto Sosiologi Hukum Deliberatif.
  3. To be continued.
Serial Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting). Pembaca memperoleh pengetahuan dan "skillful" tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (legislative drafting). Ilmu hukum terapan ini mengadaptasi pendekatan sosio-legal yang melibatkan inter-dan-multi disiplin ilmu lain seperti sosiologi hukum, antropologi hukum dan ilmu sosial hukum (legal science) lainnya.  
  1. Klik Negara Hukum Deliberatif, Desa dan Metode Pembentukan Hukum
  2. Klik 5 Model Pengembangan Legislative Drafting
  3. Klik 8 Metode Sosio-Legal Legislative Drafting
  4. Klik Cara Mudah Belajar Konsep Evidence-Based Policymaking (EBP)
  5. Klik Cara Meletakkan Bukti dalam EBP.
  6. Klik Cara Menyusun Instrumen EBP.
  7. Klik Cara Menyusun Risalah Kebijakan (Policy Brief).
  8. Klik Harmonisasi melalui Penilaian Dampak Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Regulatory Impact Assessment; RIA)
  9. Klik Menyusun Panduan RIA
  10. To be continued.
Serial Sosiologi Hukum. Kumpulan artikel mengenai perkembangan hasil penelitian dan keilmuan Sosiologi Hukum.
  1. Klik Apakah Arti Yuridifikasi? Lars Chr. Blichner and Anders Molander, Centre for European Studies, University Oslo.
  2. To be continued.

Serial Buku Sosiologi Hukum. Buku sosiologi hukum ini menyajikan visi ilmiah sosiologi hukum berdasarkan diskusi tentang pencapaian utama dari spesialisasi sosiologi hukum. Karya Mathieu Deflem ini mengungkapkan nilai-nilai studi sosiologi hukum dengan menyatukan tema-tema teoritis dan empiris.

Klik Daftar Isi Buku Sosiologi Hukum

Klik Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih

Klik Pengantar: Sosiologi, Masyarakat, Hukum

Klik Bagian I Fundasi-fundasi Teoritis Sosiologi Hukum

1.  Hukum dan Kemunculan Ilmu-ilmu Sosial

2. Max Weber dan Rasionalisasi Hukum

3. Emile Durkheim tentang Hukum dan Solidaritas Sosial

Klik Bagian II Perkembangan dan Variasi-variasi Sosiologi Hukum

4. Gerak Teoritis menuju Studi Sosiologi Hukum

5. Dari Ilmu Hukum Sosiologis (sociological jurisprudence) ke Sosiologi Hukum (sociology of law)

6. Sosiologi Hukum dan Antinomi Pemikiran Modern

Klik Bagian III Dimensi-dimensi Sosiologis Hukum

7. Hukum dan Ekonomi: Regulasi Pasar

8. Hukum dan Politik: Peran Hukum Demokratis

9. Hukum dan Integrasi: Profesi Hukum (legal profession)

10. Hukum dan Budaya: Keseimbangan Nilai-nilai Melalui Norma-norma

Klik Bagian IV Masalah-masalah Khusus tentang Hukum

11. Kontrol Sosial: Penegakan Hukum

12. Globalisasi Hukum

Klik Kesimpulan Penutup: Visi-visi Sosiologi Hukum


Serial Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa, Menjelajahi Badan Hukum BUM Desa. Penelitian ini mempunyai kerangka pikir tersendiri terkait badan hukum BUM Desa baik melalui cara berhukum dari Desa maupun cara berhukum di Desa, agar terbentuk peraturan di Desa yang baru dan legitim bagi BUM Desa sebagai badan hukum bercirikan Desa.

  1. Restorasi Republik Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  2. Desa dalam Pandangan Soekarno. Blog Anom Surya Putra. Juli 2022.
  3. Isu Badan Hukum BUM Desa👉Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  4. Dialektika Badan Hukum👉Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  5. Teori Sosiologis Badan Hukum👉Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  6. Cara Menyusun Grand Theory Penelitian Hukum 👉Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa. Blog Anom Surya Putra. Juni 2022.
  7. Cara Menyusun Middle-Range Theory dan Applied Theory Penelitan Hukum 👉Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa." Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  8. Teori Badan Hukum Organik Otto von Gierke vs von Savigny. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  9. Bagaimana Restorasi Republik Desa bekerja? Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  10. Restorasi Republik Desa Memosikan Desa dalam Negara Hukum Deliberatif. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  11. Kewenangan Penugasan (Medebewind) Memosisikan Kepala Desa sebagai Kaki Tangan Industri Kolonial. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  12. Campur Tangan Kekuasaan Administrasi Pemerintahan kepada Desa, Berdampak Dikotomi Desa Dinas dan Desa Adat. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  13. Trisula Desa itu bernama Rekognisi, Subsidiaritas dan Tradisi Berdesa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  14. Restorasi Republik Desa Memberikan Kerangka Teoritis untuk Status Badan Hukum BUM Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  15. Hukum Adat dalam UU Desa kurang tepat dipahami dalam Positivisme Hukum. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  16. Adat-Hukum (Rechtsadat) rawan dipatahkan oleh Hukum Birokratis. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  17. Adat-Hukum tidak identik dengan Desa Adat, tapi menyebar ke Desa administratif. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  18. Hukum Subsidiaritas Desa bukan Hukum Subsidi dari Atas. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  19. Hukum Inkorporasi Memonopoli Status Badan Hukum BUM Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  20. Hukum Rekognisi Mengakui Keseimbangan Hak dan Kewajiban Shareholder BUM Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  21. Desa sebagai Genossenschaft, Satu Bagian dari Semua, dan Bukan Bawahan Negara Despotik." Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  22. Negara Kekeluargaan Memang Konservatif, Tapi Belum Tentu Fasis. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  23. Tindakan Komunikasi akan Membentuk Peraturan Perundang-undangan Bercirikan Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  24. Desa itu Sumber Pengetahuan dan Praksis Negara Hukum Deliberatif. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  25. Badan Hukum Organik dari sisi Desa, Badan Hukum Publik dari sisi kekuasaan Negara dan Pasar. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  26. Supaya Tidak Merasa Benar 100%, Ini Cara Meneliti BUM Desa dengan Middle-Range Theory dan Applied Theory." Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  27. Personalitas Desa, Desa Berhak Menentukan Dirinya Sendiri, Tanpa Terisolasi. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  28. Vanua, Banua dan Wanua Cikal Bakal Formasi Negara Konstitusional Indonesia. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  29. Sejak akhir abad ke-19 Desa menjadi arena pertarungan badan hukum, Genossenschaft versus Volksgeist." Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  30. Dulu, Kolonial Memutuskan Desa sebagai Badan Hukum Berkarakter Anstalt." Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  31. Praktik Diskursif Desa sebagai Pemerintahan Bawahan itu Ilusi. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  32. Desa sebagai Badan Hukum Pernah Ditindas Militer-Fasisme Jepang. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  33. Masa Kolonial, Kepala Desa Dipisahkan dari Komunitas Organiknya, Jangan Diulangi Lagi. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  34. Desa Dalam Pandangan Soekarno: Komunitas Karakter dan Kekuatan Politik Kebangsaan." Blog Anom Surya Putra, Juni 2022.  
  35. Desentralisasi Administrasi Melibas Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  36. Pemikiran Liberal tentang Desa sebagai Pemerintahan Bawahan Tidak Mendapat Tempat dalam UUD NRI 1945. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  37. Trias Politica Sapta-Perabu, Sapta-Manteri, Sapta-Upapati Hanya Merendahkan Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
  38. Meluruskan Salah Kaprah Istilah Jenis Usaha dan Unit Usaha BUM Desa. Blog Anom Surya PutraJuni 2022. 
  39. BUM Desa Bukan Badan Hukum Privat seperti CV, PT, dan Koperasi. Blog Anom Surya PutraJuni 2022.
Serial Mediasi. Mediator Desa merupakan salah satu rintisan profesi baru yang memadukan Kewenangan Desa dan proses pembelajaran hukum mediasi. 
  1. Klik Profesi Mediator Desa.
  2. To be continued.
Serial Hukum dan Psikoanalisis. Serial opini ini menyajikan Koleksi Khusus yang menyatukan makalah pilihan dari konferensi 'Sastra, Hukum, dan Psikoanalisis 1890-1950' yang diadakan di University of Sheffield pada April 2019, dan didukung oleh dana dari AHRC. 
  1. Klik Stewart, V. "Tipe Kejahatan di Inggris Pertengahan Abad XX: Hamilton, Gorse dan Heath." 
  2. To be continued.







Artikel Terpopuler

Antropologi Kuntilanak

21-Days of Abundance Meditation Challenge Deepak Chopra

Konstitusionalisme Deliberatif dan Judicial Review

Day 6 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Day 10 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Day 16 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Day 7 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Day 8 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Day 17 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Cara Meletakkan Bukti dalam Evidence-Based Policymaking (EBP)