[Calon Buku] Hukum Komunikatif by Anom Surya Putra

Kebijakan akuntansi keuangan BUM Desa adalah prinsip-prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik yang diterapkan oleh BUM Desa dan menjadi dasar dalam melaksanakan akuntansi keuangan serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Apakah tujuan Kebijakan Akuntansi Keuangan BUM Desa?
Kebijakan Akuntansi Keuangan dapat dibuat sendiri oleh BUM Desa. Tujuannya: sebagai panduan bagi BUM Desa untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan BUM Desa, termasuk panduan untuk penyusunan laporan keuangan BUM Desa dan referensi untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi. Dalam proses demokratisasi Desa, Musyawarah Desa akan menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi untuk membahas, memberikan koreksi, dan memutuskan rekomendasi terhadap laporan keuangan BUM Desa sesuai aspirasi maupun Standar Akuntansi Keuangan.
Mengapa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) digunakan oleh BUM Desa?
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah standar akuntantansi keuangan yang digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik.
BUM Desa merupakan salah satu entitas tanpa akuntabilitas publik karena:
BUM Desa merupakan entitas usaha yang dilegitimasi dengan Musyawarah Desa, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan Lampiran Perdes a quo tentang Anggaran Dasar BUM Desa, dan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. BUM Desa bergerak untuk kepentingan kolektif Desa, sehingga BUM Desa bukan merupakan kelompok besar masyarakat semata.
--------------------
Komentar