OPINI Sosiologi Hukum: #1 Isu Badan Hukum BUM Desa👉Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa

Kemunculan isu badan hukum pada pusat kekuasaan segera memicu masalah pada skala lokal Desa yaitu status badan hukum dari BUM Desa Tirta Mandiri dan unit usaha BUM Desa Tirta mandiri. Unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri diakui sebagai badan hukum privat, sedangkan BUM Desa sebagai badan usaha bercirikan Desa yang nyata di realitas sosial diragukan statusnya sebagai badan hukum.

Fenomena BUM Desa Tirta Mandiri yang telah melakukan berbagai jenis usaha nyata pada skala lokal Desa telah mengalami kesenjangan (gap) dengan teori badan hukum. Teori fiksi dan positivisme hukum tidak bisa menjelaskan dinamika yang dihadapi oleh BUM Desa Tirta Mandiri karena daya analitis positivisme hukum terlalu bertumpu pada personalitas individual daripada personalitas kolektif di Desa.

Kesulitan-kesulitan BUM Desa Tirta Mandiri mendefinisikan dirinya sebagai badan hukum tidak terjawab semata melalui teori- teori hukum itu yang telah berubah menjadi doktrin semata: “BUM Desa dipastikan sebagai badan hukum bila dinyatakan tegas oleh kekuasaan negara melalui hukum tertulis atau urus saja ke notaris untuk diabsahkan sebagai badan hukum”.

Peneliti dalam buku dan video ini menjawab kesenjangan (gap) antara teori dan kenyataan yang dialami oleh BUM Desa beranjak dari 2 (dua) masalah:

Dampak keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap status badan hukum BUM Desa Tirta Mandiri.
Kebijakan hukum (legal policy) yang memberikan pengakuan (recognition) terhadap status badan hukum dari unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri.