Anom Surya Putra

Daniel Tanuro adalah seorang Marxist sekaligus seorang Ecosocialist. Tanuro adalah tokoh yang sama yang pernah mempublikasikan tulisan berjudul “ 21th Century Socialist must be eco-socialis t”.  Dalam bukunya kali ini, Green Capitalism: Why it can’t work (2010) Tanuro memberikan perhatian yang lebih serius terhadap diskursus tentang krisis iklim yang menurutnya selama ini masih dipenuhi oleh diskursus antroposentrisme.  Baginya, akan selalu ada kebutuntuan yang tak terelakan pada berbagai perdebatan tentang kontradiksi antara hubungan pembangunan manusia dan perubahan lingkungan. Diskursus developmentalism dan environmentalism yang terus meluas dan tak berkesudahan. Terkait hal tersebut, Tanuro membahasnya secara khusus pada chapter “ A False Consciousness ”. Baginya seluruh diskursus gagal atau ragu-ragu atau memang tidak mau secara serius membedah permasalahan krisis iklim. Hal itu disampaikan Tanuro sebagai berikut: “ The increase in temperature we are experiencing is pr...

This is a copy of an Indonesian translation of "Gaga: Notes on the Management of Public Identity  (Persona Studies, 2019). Translated by Anom Surya Putra. Click here for the original post . Please cite as: Deflem, Mathieu. 2019. "Lady Gaga: Catatan tentang Manajemen Identitas Publik.” June 2022. https://anomsuryaputra.blogspot.com/2022/06/lady-gaga-catatan-tentang-manajemen.html -------------------------------------------- Lady Gaga mencontohkan selebriti kontemporer dalam budaya populer karena tingkat ketenarannya dan juga karena kepribadiannya yang ia hadirkan kepada pendengarnya baik penggemar maupun penonton. Dalam makalah ini, saya membahas bagaimana kepribadian seseorang yang terlahir sebagai Stefani Germanotta diciptakan dan kemudian dipelihara dalam berbagai cara terkait dengan penamaannya sebagai Lady Gaga. Mengutip karya Erving Goffman, diskusi saya melampaui analisis efektivitas dan ketenaran dari presentasi-diri Lady Gaga dengan esensi lanjutan dari kepribadian it...

Artikel ini ditulis pada masa Pemilu tahun 2014. Setelah penulis berkunjung ke wilayah perbatasan yang minim pasokan listrik. Selama perjalanan, penulis berpikir, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada tahun 2014 waktu itu amatlah berat tugasnya. Salah satu tugas penting yang diemban oleh Jokowi-Jusuf Kalla ialah tersedianya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien di lingkungan rumah tangga dan perdesaan.   Agenda Elektrifikasi Ancangan agenda nasional elektrifikasi rumah tangga dan perdesaan termaktub dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), khususnya bagian RPJMN Periode ke-3 (2015-2019). Sebagai gambaran ditingkat global, konsumsi listrik Indonesia (641 kwh/capita) masih jauh dibawah Malaysia (4.117) dan Thailand (2.243). Data ini menunjukkan Indonesia menghadapi kendala serius dalam memenuhi kapasitas elektrifikasi di rumah tangga, perdesaan dan apalagi industri. Grafik 1. Konsumsi Listrik (kwh per capita) ...

Perusahaan "X" melakukan perubahan sistem jam kerja. Semula 50 jam/minggu berubah menjadi 40 jam dalam 5 hari kerja dengan pendapatan atau gaji yang sama.  Pekerja merasa kecewa dengan sistem jam kerja yang baru karena mereka harus datang lebih awal dan pulang lebih lambat.  Keluhan pekerja bermunculan dalam gosip yang membandingkan Sally (manajer baru; perempuan) dengan Wong (manajer lama; laki-laki). Suatu keluhan yang berada dalam persepsi bias gender. Sally yang perempuan diharapkan lebih mengerti kondisi pekerja dibandingkan Wong yang laki-laki. Wong dipersepsikan sebagai manajer (laki-laki) yang selalu menyempatkan diri menyapa pekerja di lantai pabrik, penuh senyum dan gurauan yang menyenangkan. Perilaku seperti ini dipersepsikan oleh pekerja sebagai sikap yang seharusnya melekat pada perempuan. Pertama, teori motivasi Robbins-Judge[1] relevan untuk diterapkan dalam fenomena persepsi bias gender. Sally dipersepsikan oleh pekerja sebagai manajer yang bermasalah karena...

Artikel ini mengajukan pertanyaan tentang mengapa Sekretaris DPRD memerlukan Standard Operating Procedures  (SOP)?  Diawali dari analisa hukum normatif, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.  Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU No. 5/2014 tentang ASN memberikan uraian tentang posisi Sekretaris DPRD sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama, sebagaimana dikutip berikut ini: Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi pratama” direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. D...

Tulisan ini merupakan ulasan analisa kebijakan publik sebelum praktik kebijakan pembangunan daerah tertinggal menjadi bagian dari otoritas Kementerian Desa PDTT. Tekanan sosial ekonomi yang dialami daerah tertinggal amat tinggi. Pola pembangunan kewilayahan dalam tulisan ini terbatas pada metode analisa kebijakan publik untuk mengurangi tekanan-tekanan itu berbasis aset masyarakat. Belum terdapat analisa yang membincang ulang aset masyarakat Desa dan pemerintahan Desa sebagai kekuatan untuk mengurangi tekanan sosial ekonomi daerah tertinggal.  Pada masa lalu pembentukan kebijakan ( formulation of policy ) yang dilakukan Kementerian PDT (sebelum berubah dan dilebur menjadi Kementerian Desa PDTT) telah menghasilkan 183 Kabupaten Tertinggal sebagai target implementasi kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. KPDT telah menerbitkan SK Menteri PDT No. 189/KEP/M-PDT/XII/2007 sebagai acuan kebijakan untuk menentukan dan menetapkan Jumlah Desa Tertinggal di 183 Kabup...