Opini Terbaru

Soal Ujian Pre-Test dan Pos-Test Pengelola BUM Desa (SKKNI 2025 Pengelola BUM Desa)

Pre-Test & Post-Test BUM Desa

Pre-Test & Post-Test BUM Desa

Standar: SKKNI 2025 Pengelola BUM Desa

Mengambil 0 dari 150 soal
KODE UNIT : M.70DES00.001.1 - Menyusun Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
1. Sebelum menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah...



2. Hal-hal mendasar seperti nama, tempat kedudukan, dan tujuan pendirian BUM Desa biasanya diatur dalam...



3. Aturan-aturan teknis tentang pengelolaan keuangan, tata cara pengangkatan pegawai, dan pengelolaan unit jenis kegiatan usaha diatur dalam...



4. Dokumen peraturan yang menjadi dasar hukum dalam proses penyusunan AD/ART BUM Desa adalah...



5. Sikap yang diperlukan saat menyusun AD/ART BUM Desa adalah berpandangan ke depan (visioner), yang berarti...



6. Salah satu tantangan terpenting dalam menyusun AD/ART adalah memastikan...



7. Untuk memudahkan proses penyusunan, sebaiknya digunakan...



8. Setelah selesai disusun, kerangka, bab, dan pasal dalam AD/ART harus...



9. Sikap "komunikatif dan mampu bekerja sama" dalam penyusunan AD/ART sangat penting karena...



10. Penyusunan AD/ART BUM Desa harus dilakukan dengan cermat dan realistis, artinya...



KODE UNIT : M.70DES00.002.1 - Menyusun Rencana Program Kerja BUM Desa
11. Analisis lingkungan bisnis BUM Desa harus mencakup:



12. Yang termasuk dalam kondisi internal BUM Desa adalah:



13. Visi dan misi BUM Desa penting untuk:



14. Matrik rencana kerja BUM Desa seharusnya memuat:



15. Key Performance Indicator (KPI) digunakan untuk:



16. Proyeksi keuangan dalam rencana program kerja berfungsi untuk:



17. Sikap "analitis" dalam menganalisis lingkungan bisnis berarti:



18. Struktur organisasi BUM Desa perlu ditetapkan untuk:



19. Dalam menyusun rencana program kerja, proyeksi tingkat kesehatan BUM Desa berguna untuk:



20. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan BUM Desa harus:



KODE UNIT : M.70DES00.003.1 - Menyusun Rencana Kerja Sama BUM Desa
21. Langkah pertama dalam menganalisis rencana kerja sama adalah:



22. Sumber daya yang dapat dikerjasamakan oleh BUM Desa meliputi:



23. Bentuk kerja sama usaha BUM Desa dapat berupa:



24. Contoh kerja sama non-usaha BUM Desa adalah:



25. Proyeksi keuangan dalam kerja sama penting untuk:



26. Dokumen pendukung kerja sama harus:



27. Sikap "kritis dan analitis" dalam menyusun rencana kerja sama berarti:



28. Penerima manfaat kerja sama harus:



29. Dalam menilai kelayakan pihak yang diajak kerja sama, yang perlu diperhatikan adalah:



30. Rencana kerja sama BUM Desa harus disusun dengan:



KODE UNIT : M.70DES00.004.1 - Merencanakan Kegiatan Usaha/Unit Usaha BUM Desa
31. Analisis kelayakan kegiatan usaha BUM Desa harus mempertimbangkan:



32. Sebelum memulai usaha, langkah penting yang harus dilakukan adalah:



33. Perhitungan kebutuhan biaya usaha penting untuk:



34. Dokumen rencana bisnis yang lengkap seharusnya memuat:



35. Timeline kegiatan usaha berfungsi untuk:



36. Proyeksi potensi keuntungan dalam rencana bisnis berguna untuk:



37. Sikap "realistis" dalam menganalisis kelayakan usaha berarti:



38. Rencana pengembangan usaha perlu diproyeksikan untuk:



39. Analisis risiko dalam perencanaan usaha penting untuk:



40. Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam rencana bisnis berfungsi untuk:



KODE UNIT : M.70DES00.005.1 - Menelaah Rencana Program Kerja, Kerja Sama, dan Kegiatan Usaha/Unit Usaha BUM Desa
41. Tahap pertama dalam menelaah rencana BUM Desa adalah:



42. Yang termasuk dokumen yang perlu ditelaah adalah:



43. Dalam menelaah dokumen, hal yang perlu diperiksa adalah:



44. Setelah menelaah dokumen, langkah selanjutnya adalah:



45. Rekomendasi hasil telaah seharusnya:



46. Laporan hasil telaahan rencana BUM Desa harus diajukan kepada:



47. Sikap "kritis dan analitis" dalam menelaah berarti:



48. Dalam menyusun rekomendasi, perlu mempertimbangkan:



49. Tujuan utama menelaah rencana BUM Desa adalah:



50. Rekomendasi hasil telaah yang baik harus:



KODE UNIT : M.70DES00.006.1 - Menetapkan Rencana Program Kerja, Kerja Sama, dan Kegiatan Usaha/Unit Usaha BUM Desa
51. Langkah pertama dalam proses penetapan rencana BUM Desa adalah:



52. Forum yang berwenang menetapkan rencana program kerja BUM Desa adalah:



53. Setelah mengajukan hasil telaah, langkah penting yang harus dilakukan adalah:



54. Dokumen penetapan rencana BUM Desa harus disusun:



55. Penetapan akhir program kerja BUM Desa didasarkan pada:



56. Untuk kerja sama dengan nilai tertentu, persetujuan dapat diberikan oleh:



57. Sikap "komunikatif" dalam mengajukan rencana berarti:



58. Dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penetapan adalah:



59. Sebelum menetapkan rencana, yang harus dipastikan adalah:



60. Tujuan akhir dari proses penetapan rencana BUM Desa adalah:



KODE UNIT : M.70DES00.007.1 - Menjalankan Strategi dan Kebijakan Pengelolaan BUM Desa
61. Langkah awal dalam menjalankan strategi BUM Desa adalah:



62. Strategi organisasi BUM Desa mencakup aspek berikut, KECUALI:



63. Sebelum menerapkan strategi, yang perlu disiapkan adalah:



64. Pelaksanaan strategi dan kebijakan BUM Desa harus sesuai dengan:



65. Evaluasi terhadap penerapan strategi sebaiknya dilakukan:



66. Hasil evaluasi penerapan strategi dan kebijakan harus:



67. Sikap "taktis dan realistis" dalam menjalankan strategi berarti:



68. Dalam menerapkan strategi, konsistensi sangat penting untuk:



69. Rencana tindak lanjut strategi disusun berdasarkan:



70. Kemampuan menganalisis perubahan internal dan eksternal organisasi diperlukan untuk:



KODE UNIT : M.70DES00.008.1 - Melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa
71. Langkah pertama dalam menyusun SOP BUM Desa adalah:



72. Sebelum merumuskan SOP, yang perlu dianalisis adalah:



73. Alur kerja BUM Desa disusun berdasarkan:



74. Sebelum ditetapkan, rancangan SOP harus:



75. Setelah diuji coba, rancangan SOP yang sudah dievaluasi perlu:



76. SOP BUM Desa yang sudah ditetapkan harus:



77. Agar SOP dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, harus:



78. Sikap "analitis" dalam menyusun SOP berarti:



79. Keberhasilan penerapan SOP sangat bergantung pada:



80. SOP BUM Desa menjadi bagian dari:



KODE UNIT : M.70DES00.009.1 - Melakukan Pengadministrasian Kebijakan dan Kegiatan Pengelolaan BUM Desa
81. Langkah pertama dalam pengarsipan kegiatan BUM Desa adalah:



82. Berkas dokumen kegiatan BUM Desa seharusnya disimpan dengan cara:



83. Pengelolaan arsip harus disesuaikan dengan:



84. Dokumen administrasi kegiatan BUM Desa harus:



85. Pengelolaan administrasi kegiatan harus disesuaikan dengan:



86. Dokumentasi kegiatan BUM Desa penting untuk:



87. Dokumentasi kegiatan BUM Desa yang sudah dibuat harus:



88. Sikap yang diperlukan dalam pengadministrasian adalah:



89. Keberhasilan sistem administrasi BUM Desa ditandai dengan:



90. Dokumen administrasi BUM Desa berguna untuk:



KODE UNIT : M.70DES00.010.1 - Mengelola Keuangan BUM Desa
91. Dasar utama dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM Desa adalah:



92. Siklus akuntansi keuangan BUM Desa harus dilaksanakan:



93. Pengadaan barang dan jasa untuk BUM Desa harus:



94. Koordinasi pengelolaan keuangan dengan pihak terkait penting untuk:



95. Pengawasan alur siklus akuntansi bertujuan untuk:



96. Laporan Keuangan dari seluruh jenis kegiatan usaha BUM Desa harus mencakup:



97. Laporan keuangan BUM Desa harus disampaikan kepada:



98. Sikap "jujur" dalam mengelola keuangan berarti:



99. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk:



100. Keberhasilan pengelolaan keuangan BUM Desa dapat dilihat dari:



KODE UNIT : M.70DES00.011.1 - Melakukan Pengawasan dan Audit Internal Pengelolaan BUM Desa
101. Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa harus dilakukan:



102. Laporan pengawasan tata kelola BUM Desa harus disampaikan kepada:



103. Audit internal tata kelola dan manajemen risiko BUM Desa harus:



104. Laporan hasil audit internal BUM Desa berfungsi untuk:



105. Sikap "objektif" dalam pengawasan dan audit internal berarti:



106. Good Corporate Governance (GCG) dalam pengawasan BUM Desa penting untuk:



107. Pengawasan program kerja BUM Desa mencakup:



108. Audit internal yang efektif harus dilakukan:



109. Laporan audit internal harus disusun:



110. Tujuan utama pengawasan dan audit internal BUM Desa adalah:



KODE UNIT : M.70DES00.012.1 - Menganalisis Indikator Kinerja Utama BUM Desa
111. Analisis aspek keuangan dan pasar BUM Desa dimulai dengan:



112. Dalam menganalisis fokus pelanggan, yang perlu diperhatikan adalah:



113. Analisis efektivitas produk dan proses mencakup:



114. Indikator kinerja sumber daya manusia BUM Desa meliputi:



115. Good Corporate Governance (GCG) dalam BUM Desa adalah:



116. Peran BUM Desa sebagai agen pembangunan dapat dilihat dari:



117. Indeks pembangunan berkelanjutan (sustainable development) penting untuk:



118. Laporan pencapaian indikator kinerja utama BUM Desa harus disampaikan kepada:



119. Sikap "teliti dan cermat" dalam menganalisis indikator kinerja berarti:



120. Tujuan akhir analisis indikator kinerja utama BUM Desa adalah:



KODE UNIT : M.70DES00.013.1 - Mengevaluasi Pengelolaan BUM Desa
121. Langkah awal dalam mengevaluasi kinerja BUM Desa adalah:



122. Evaluasi aspek keuangan BUM Desa harus mencakup:



123. Kondisi sumber daya manusia BUM Desa dievaluasi berdasarkan:



124. Evaluasi kondisi internal BUM Desa mencakup:



125. Dalam evaluasi eksternal, yang perlu diuraikan adalah:



126. Strategi memanfaatkan prospek pengembangan usaha disusun berdasarkan:



127. Dampak BUM Desa terhadap masyarakat dievaluasi melalui:



128. Laporan evaluasi indikator kinerja utama harus disusun:



129. Sikap "kritis" dalam evaluasi pengelolaan BUM Desa berarti:



130. Tujuan evaluasi pengelolaan BUM Desa adalah:



KODE UNIT : M.70DES00.014.1 - Menyusun Laporan Pengelolaan BUM Desa
131. Langkah pertama dalam menyusun laporan pengelolaan BUM Desa adalah:



132. Format laporan BUM Desa mengacu pada:



133. Laporan semesteran pengelolaan BUM Desa disampaikan kepada:



134. Laporan tahunan pengelolaan BUM Desa wajib disampaikan kepada:



135. Sikap yang diperlukan dalam menyusun laporan pengelolaan BUM Desa adalah:



136. Yang termasuk perlengkapan penyusunan laporan BUM Desa adalah:



137. Laporan keuangan pengelolaan BUM Desa harus disusun berdasarkan:



138. Aspek kritis dalam penyusunan laporan berkala BUM Desa adalah:



139. Laporan pengawasan pengelolaan BUM Desa disampaikan kepada:



140. Peraturan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan BUM Desa adalah:



KODE UNIT : M.70DES00.015.1 - Menelaah Laporan Pengelolaan BUM Desa
141. Tahap awal dalam menelaah laporan pengelolaan BUM Desa adalah:



142. Rekomendasi perbaikan pengelolaan BUM Desa disusun berdasarkan:



143. Rekomendasi perbaikan pengelolaan BUM Desa disampaikan kepada:



144. Rekomendasi perbaikan tata kelola disampaikan kepada:



145. Sikap kerja yang diperlukan dalam menelaah laporan adalah:



146. Yang termasuk perlengkapan penelaahan laporan BUM Desa adalah:



147. Aspek kritis dalam penelaahan laporan BUM Desa adalah:



148. Laporan hasil telaah pengelolaan BUM Desa harus disusun:



149. Musyawarah Desa dalam konteks BUM Desa adalah:



150. Tujuan utama menelaah laporan pengelolaan BUM Desa adalah:



Narasumber/Fasilitator Pelatihan BUM Desa, Analis Anggaran Publik, Advokat (Peradi Pergerakan)

Komentar

Cak Dakelan mengatakan…
Terima kasih, pre dan post tes yang sangat membantu untuk memahami tata kelola BUMDESA.
26 November 2025 pukul 10.06
Posting Komentar

Artikel Terpopuler

Negara Hukum Deliberatif, Desa dan Metode Pembentukan Hukum (ROCCIPI, EBP, RIA)

Artikel politik hukum ini semula diajukan untuk menjawab beberapa pertanyaan empiris dan teoritis: Kebijakan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan hak dan kewenangan Desa. Pada tahun 2015-2016 terdapat perintah penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur. Berlanjut pada 4 (empat) prioritas Dana Desa untuk embung desa, BUM Desa dan lainnya (2016-2017). Selanjutnya, kebijakan padat karya tunai pada tahun 2018. Bagaimana menurut Anda terhadap kebijakan tersebut yang diatur melalui perintah presiden dan menteri? Setelah Anda membaca konsep kunci ini tentang kekuasaan komunikatif, apakah kebijakan itu hasil proses deliberasi? Bagaimana kontestasi yang terjadi di Desa selama pelaksanaan program? Bagaimana cara Desa mengupayakan konsensus? Setelah anda membaca konsep kunci di bawah ini tentang kekuasaan administratif, apakah program berjalan sukses, efisien, dan presisi di Desa? Bagaimana tanggapan warga Desa terhadap program itu di Desa? Apakah terdapat penolakan yang d...
Read more »

Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (39): Sosiologi Murni tentang Hukum

This is a copy of an Indonesian translation of “ Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition ” (2008), Mathieu Deflem, University of South Carolina, Translated by Anom Surya Putra. Buku sosiologi hukum ini menyajikan visi ilmiah sosiologi hukum berdasarkan diskusi tentang pencapaian utama dari spesialisasi sosiologi hukum. Karya Mathieu Deflem ini mengungkapkan nilai-nilai studi sosiologi hukum dengan menyatukan tema-tema teoritis dan empiris. Source:  Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition , by Mathieu Deflem (Cambridge University Press, 2008) https://deflem.blogspot.com/2008/01/socoflaw.html Please cite as: Deflem, Mathieu. 2008. "Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (39): Sosiologi Murni tentang Hukum."  Blog Anom Surya Putra , Agustus 2022. ------------- Bagian II Perkembangan dan Variasi-variasi Sosiologi Hukum 6.  Sosiologi Hukum dan Antinomi Pemikiran Modern Pengusiran Normativitas:  Sosiologi Murni Di sisi yang berlawanan dari perdebatan tentang ...
Read more »

Lady Gaga: Catatan tentang Manajemen Identitas Publik

This is a copy of an Indonesian translation of "Gaga: Notes on the Management of Public Identity  (Persona Studies, 2019). Translated by Anom Surya Putra. Click here for the original post . Please cite as: Deflem, Mathieu. 2019. "Lady Gaga: Catatan tentang Manajemen Identitas Publik.” June 2022. https://anomsuryaputra.blogspot.com/2022/06/lady-gaga-catatan-tentang-manajemen.html -------------------------------------------- Lady Gaga mencontohkan selebriti kontemporer dalam budaya populer karena tingkat ketenarannya dan juga karena kepribadiannya yang ia hadirkan kepada pendengarnya baik penggemar maupun penonton. Dalam makalah ini, saya membahas bagaimana kepribadian seseorang yang terlahir sebagai Stefani Germanotta diciptakan dan kemudian dipelihara dalam berbagai cara terkait dengan penamaannya sebagai Lady Gaga. Mengutip karya Erving Goffman, diskusi saya melampaui analisis efektivitas dan ketenaran dari presentasi-diri Lady Gaga dengan esensi lanjutan dari kepribadian it...
Read more »

8 (Delapan) Metode Sosio-Legal Legislative Drafting

Anom Surya Putra Penyusunan peraturan perundang-undangan tidak hanya bersifat normatif-dokrinal tetapi ada yang menggunakan pendekatan Sosio-Legal dan Analisa Kebijakan Publik ( public policy ). Dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan ( legislative drafting ) terbuka untuk mengadaptasi pendekatan sosio-legal yang melibatkan inter-dan-multi disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi hukum dan ilmu sosial hukum ( legal science ) lainnya. Selain itu, Analisa Kebijakan Publik mengembangkan pendekatan-berbasis-pengambilan keputusan ( decisionismus ) dalam proses pembuatan kebijakan ( policymaking ). Kedua pendekatan tersebut baik sosio-legal maupun Analisa Kebijakan Publik saling melengkapi ( co-existence ) untuk membuat diskursus penerapan hukum yang legitim. Beberapa metode berikut ini bersifat pragmatis dan digerakkan oleh kaum berkeahlian ( expert ), namun metode ini bisa gagal diterapkan bila tidak memperhitungkan ruang publik ( public spehre ) sebagai saluran ba...
Read more »

Day 8 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Welcome to day eight. Welcome to our second week of the Chopra Center 21-Day meditation challenge.  This week you will learn how to attract greater abundance, by applying the laws from my book, the seven spiritual laws of success to your life. Today we'll focus on the first law. The law of pure potentiality, which asserts that in our essential state, we are pure consciousness, pure potentiality and the field of all possibilities.  When you discover your true nature, and know who you really are, you experience pure being, and sand fearless, in the face of any challenge. In this state, you're anchored in the unlimited and eternal power of the Self, restores people situations and circumstances to you, to help support your deepest desires. Engage in our daily activities, we sometimes hear thoughts and opinions, often expressed as fact, that do not reflect our divine essence, for instance, we may hear news that good jobs are scarce, the global financial picture is bleak, or the wor...
Read more »

Day 1 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Welcome to day one. Welcome to the Chopra Center 21-Day Meditation Challenge, Creating Abundance. We are very happy you've decided to embark on this journey, into stillness and silence, to experience authentic abundance consciousness.  Over the next three weeks, we'll focus on different aspects of abundance. In our first week, preparing for abundance, we'll consider the promise of unlimited potential. During this time, we learn what true abundance ism the infinite source from which it springs, how consciousness and the mind affect its flow, and how we can more deeply understand that abundance is a divine right, bestowed upon each, and every one of us. During our second week, we'll show how abundance relates to the seven spiritual laws of success, beginning with the law of pure potentiality, what exactly is possible, and ending with the law of dharma, how to increase abundance in our lives, by serving humanity, with our unique skills and talents. In our third week, we...
Read more »

Cara Meletakkan Bukti dalam Evidence-Based Policymaking (EBP)

Setelah mempelajari artikel tentang ini para pembaca (khususnya legislative drafter ) diharapkan mampu menjelaskan tahapan metode Evidence-Based Policymaking (EBP) dalam penyusunan aturan perundang-undangan, yakni mampu menjelaskan cara meletakkan : (1) bukti ( evidence ) dalam agenda setting (prioritas isu/masalah); (2) bukti ( evidence ) dalam formulasi kebijakan (opsi kebijakan dan strategi); (3) bukti ( evidence ) dalam implementasi kebijakan (aktivitas, program); dan (4) bukti ( evidence ) dalam pemantauan dan evaluasi (kebutuhan, desain, implementasi dan dampak kebijakan dan/atau aturan perundang-undangan). A. Pendahuluan Pendekatan  Evidence-Based Policymaking  (EBP) meletakkan bukti ( evidence ) yang telah diperoleh, dikumpulkan dan disistematisasi, ke dalam siklus kebijakan ( policy cycle ). Siklus kebijakan berikut ini tidak bersifat kaku dan linier, namun bebas dalam menentukan agenda setting, terjadi koreksi terus menerus selama proses dialog/konsu...
Read more »

Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (49): Kesimpulan Hukum dan Ekonomi

This is a copy of an Indonesian translation of “ Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition ” (2008), Mathieu Deflem, University of South Carolina, Translated by Anom Surya Putra. Buku sosiologi hukum ini menyajikan visi ilmiah sosiologi hukum berdasarkan diskusi tentang pencapaian utama dari spesialisasi sosiologi hukum. Karya Mathieu Deflem ini mengungkapkan nilai-nilai studi sosiologi hukum dengan menyatukan tema-tema teoritis dan empiris. Source:  Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition , by Mathieu Deflem (Cambridge University Press, 2008) https://deflem.blogspot.com/2008/01/socoflaw.html Please cite as: Deflem, Mathieu. 2008. "Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (49): Kesimpulan Hukum dan Ekonomi."  Blog Anom Surya Putra , Agustus 2022. ------------- Bagian III  Dimensi-dimensi Sosiologis Hukum 7.  Hukum dan Ekonomi: Regulasi Pasar Kesimpulan Dalam pandangan perspektif teoritis utama dalam sosiologi, hubungan antara ekonomi dan institusi sosial la...
Read more »

OPINI Sosiologi Hukum: #5 Cara Menyusun Middle-Range & Applied Theory | Buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa

Penelitian ini mempunyai kerangka pikir tersendiri terkait badan hukum BUM Desa baik melalui cara berhukum dari Desa maupun cara berhukum di Desa, agar terbentuk peraturan di Desa yang baru dan legitim bagi BUM Desa sebagai badan hukum. Kerangka berpikir penelitian bersifat hirarki. Masing- masing hirarki mempunyai fokus dan penggunaan teori. Grand Theory Restorasi Republik Desa terdiri atas studi hukum adat dan perubahan orientasi pada Republik Desa. Fokus teori adalah investigasi cara berhukum dari Desa dan cara berhukum di Desa. Penggunaan teori ditujukan untuk menemukan badan hukum BUM Desa sebagai entitas nyata dengan pertimbangan kemandirian Desa sebagai Badan Hukum Organik (dari sisi Desa) atau Badan Hukum Publik (dari sisi kekuasaan negara dan kekuasaan modal). Teori sosiologis pada  middle-range theory  adalah teori personalitas yang melandasi keragaman teori badan hukum. Pilihan teoritis yang lebih didalami adalah teori badan hukum organik (Otto von Gierke). Fokus te...
Read more »