Cara Menyusun Risalah Kebijakan (Policy Brief) Evidence-Based Policymaking

Para pembaca (khususnya legislative drafter) diharapkan mampu menyusun Risalah Kebijakan (Policy Brief) berdasarkan data, informasi, dan bahkan aspirasi yang telah ditulis dalam instrumen EBP.

A. Pengertian Risalah Kebijakan

Naskah Risalah Kebijakan adalah dokumen yang berisi transformasi dan/atau uraian lebih lanjut dari pengetahuan yang berasal dari penelitian menjadi suatu kebijakan (policy). Dokumen Risalah Kebijakan adalah instrumen yang tepat untuk mempengaruhi pembuat kebijakan (policymaker), karena isinya yang ringkas, jelas, dan padat.

B. Kaidah Penyusunan Risalah Kebijakan

Dimana letak peraturan perundang-undangan dalam konteks pembuatan Risalah Kebijakan? Alur untuk memahami Risalah Kebijakan dan kedudukan peraturan perundang-undangan berawal dari penelitian kebijakan, working paper, policy paper, dan policy brief. 

Dokumen Risalah Kebijakan yang hanya mengelaborasi konsep dalam UU Desa dan hasil penelitian tentang berdesa, merupakan Concept Note atau Concept Paper, tanpa disertai data empiris. 

Dokumen Risalah Kebijakan yang dimasukkan kedalam kerangka pengaturan (regulatory framework) sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan atau aturan hukum sejenis, disebut sebagai Naskah Akademik untuk RUU dan Raperda, atau Naskah Pokok-pokok Pikiran untuk rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Meskipun demikian substansi Risalah Kebijakan diawali dari kenyataan sosial daripada alasan-alasan hukum normatif-doktrinal yang abstrak. 

Dari Penelitian Kebijakan ke Risalah Kebijakan

Analisa terhadap kenyataan sosial itu dilegitimasi secara legal. Misalnya isi Risalah Kebijakan tentang transformasi UPK-Dana Bergulir menjadi institusi BUM Desa Bersama, didahului oleh analisa tentang kenyataan sosial, manajemen, keuangan, administrasi dan representasi Desa di dalam BUM Desa Bersama. Dan setelah itu dilegitimasi dengan asas hukum Lex posterior derogat priori bahwa hukum Desa yang terbaru mengesampingkan aturan hukum tentang kelompok masyarakat pengelola uang dana bergulir sebelumnya. 

C. Penelitian Kebijakan

Pendekatan Evidence Based Policymaking dilakukan secara operasional melalui penelitian kebijakan (policy research). Penelitian kebijakan memuat hasil analisa kebijakan terhadap data dan informasi, serta peraturan perundang-undangan dan program/kegiatan tertentu.

Sebagai contoh adalah: Penelitian Kebijakan yang menguji secara empiris dan teoritik interaksi antara kondisi empiris di Desa dan teori pembangunan ekonomi (theories of economic development).

Penelitian Kebijakan dilakukan melalui studi kasus terhadap partisipasi BPD, Pemerintah Desa, warga Desa dalam pengelolaan program Air Bersih-WSLIC di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hasil penelitian kebijakan menunjukkan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga tentang kebutuhan air bersih sangat penting dikuatkan oleh aparat supra Desa. Kualitas pengambilan keputusan atas hal strategis “pengelolaan air bersih” di Desa semakin partisipatif dan mempengaruhi transformasi pengelolaan air yang merugi pada program WSLIC ke BUM Desa.

Dukungan permodalan dari Pemerintah Desa berdasarkan UU Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 4/2015 tentang BUM Desa, berfungsi menguatkan the will to improve (kehendak untuk memperbaiki) dari Desa terhadap tragedi sumberdaya bersama (air, sungai bengawan solo yang keruh), agar terdapat kemudahan warga dalam mengakses layanan publik. Inovasi teknologi berbasis Android turut dilakukan agar warga Desa sewaktu-waktu dapat mengakses dan memberi masukan secara langsung terhadap operasionalisasi BUM Desa dalam menyediakan air bersih.

Secara teoritik, pembangunan ekonomi seharusnya memahami secara utuh bagaimana komunitas di Desa tidak lagi dipahami sebagai otonomi Desa yang tradisional dan feodal baik, terutama hanya didasarkan pada sistem hukum Barat dan problematika negara berkembang untuk lepas dari warisan hukum kolonial tentang Desa. Otonomi Desa yang tradisional dan feodal hanya merupakan jalan pintas untuk mengintegrasikan Desa kedalam sistem negara yang besar, tapi kemiskinan global yang melanda dunia justru bersumber dari kebijakan negara yang feodal, sehingga Desa terjebak pada kemiskinan global.

Pembangunan ekonomi tergantung pada kepemimpinan politik kepala Desa untuk menjamin layanan publik yang esensial bagi publik, termasuk air, kesehatan, dan sumberdaya lainnya, serta kepemimpinan lokal politik berdasarkan trust satu sama lain di Desa. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin kuat bila ditopang kepemimpinan lokal yang terintegrasi dalam politik nasional, khususnya pengakuan atas Kepala Desa sebagai pemimpin yang legitimate, BPD yang deliberative, pengelola BUM Desa yang trusted, dan warga Desa yang partisipatif.

D. Working Paper

Hasil penelitian kebijakan dapat dikembangkan secara khusus kedalam Working Paper. Dokumen Working Paper merupakan versi publikasi atas artikel, bagian dari buku, atau reviu, sesuai dengan beberapa tema/masalah/data yang ditulis sebelumnya dalam Penelitian Kebijakan.

Komunitas Desa dan Pembangunan Global (Village Communities and Global Development) karya Roger B Myerson (penerima Nobel Ekonomi Tahun 2007), merupakan contoh Working Paper yang mengembangkan aspek temuan penelitian sebelumnya di kawasan perdesaan Afrika. Naskah Working Paper dapat dikembangkan dengan fokus sepenuhnya pada elaborasi teoritik dan konseptual, menjadi Concept Note atau Concept Paper.

E. Risalah Kebijakan (Policy Paper)

Dokumen Policy Paper merupakan analisa kebijakan yang kritis terhadap isu, masalah, atau data lokal (misalnya Desa) yang terdapat dari Penelitian Kebijakan atau Working Paper. Kata kunci untuk membuat Policy Paper antara lain:

• bertujuan mengidentifkasi isu kebijakan utama, masalah, atau data empiris terkait Desa
• menerapkan opsi kebijakan yang relevan untuk mengatasi isu kebijakan, masalah, atau apresiasi terhadap data empiris terkait Desa
• melakukan elaborasi terhadap strategi kerja yang bersifat implementatif, baik melibatkan pemerintah supra Desa, pemerintah Desa, BPD, dan warga Desa.

Hasil analisa kebijakan dalam Policy Paper dikembangkan kedalam kerangka analisa Politik Hukum dan Perundang-undangan. Sistematika tentang Naskah Akademik Rancangan Undang-undang dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan Policy Paper yang diolah dalam kerangka ius constituendum (kondisi sosial yang akan diubah melalui peraturan perundang-undangan). 

Naskah Policy Paper tentang Rancangan Undang-Undang Desa dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat merupakan contoh naskah yang mutlak berdasarkan data empirik tentang Desa dan Desa Adat. Ini berbeda dengan Concept Paper atau Concept Note tentang Desa dan Desa Adat yang hanya melakukan elaborasi konsep, teori, dalil hipotesis lainnya berbasis Penelitian Kebijakan. Keduanya berbeda jauh dengan makalah/karya tulis lainnya yang hanya secara normatif menguraikan tentang Desa, tanpa didukung data empirik, normatif, dan bersifat opinion-based.

Pada jenis peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terdapat Naskah Pokok-pokok Pikiran sebagai dokumen Policy Paper yang diolah dalam kerangka analisa Politik Hukum dan Perundang-undangan. Orientasi Naskah Akademik dan Naskah Pokok-pokok Pikiran adalah:

• memasukkan Evidence sebagai basis argumentasi hukum (sociology of law) dalam menjelaskan urgensitas pembentukan peraturan perundang-undangan. 
• memberikan orientasi bagi analisis yuridis-dogmatik agar berjalan bersama (co-existence) dengan analisa kebijakan dalam Policy Paper.
• merumuskan substansi, prosedur, wewenang (termasuk kewenangan pejabat administrasi pemerintahan) berdasar hasil analisa kebijakan dalam Policy Paper.

Ringkasan kebijakan (Policy Brief) merupakan ringkasan dari Penelitian Kebijakan, Working Paper, Policy Paper, atau mirip dengan dokumen Naskah Akademik RUU dan Naskah Pokok-pokok Pikiran untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. 

Dokumen Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) harus berdasarkan pada data empirik, terutama data yang bercerita tentang masalah yang dihadapi Desa dan data yang apresiatif (pengalaman terbaik di lokal Desa). 

Dalam skala luas, Policy Brief mampu mendorong pembuatan kebijakan yang melibatkan beragam stakeholders dalam melakukan reformasi pembangunan ekonomi, prioritas dan opsi kebijakan yang dirancang secara inklusif.

F. Menyusun Risalah Kebijakan

Risalah Kebijakan (Policy Brief) terdiri dari sistematika yang ringkas, antara lain sebagai berikut:

1. Ringkasan (summary), ditulis setelah seluruh bagian di bawah ini selesai disusun dan diletakkan di bagian awal agar menjadi titik pandang yang fokus bagi pembaca. Ringkasan disusun dengan bahasa yang komunikatif dan menarik bagi pembaca.

2. Pengantar (atau judul/sebutan lain)

• konteks yang melatarbelakangi isu kebijakan atau masalah kebijakan
• relevansi disusunnya Policy Brief
• maksud/tujuan penyusunan
• rumusan pertanyaan atau pernyataan tentang isu kebijakan, masalah kebijakan

3. Reviu Kebijakan (atau judul/sebutan lain)

• mengikuti pendekatan EBP maka review kebijakan fokus pada program/ kegiatan yang selama ini telah dilakukan
• peraturan perundang-undangan yang diinterpretasi secara ko-eksistensi antara pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis (sociology of law; bukan sociological jurisprudence yang sarat dengan analisis normatif seperti putusan peradilan)
• analisa kritis yang mengelaborasi analisa kebijakan maupun analisa hukum untuk memberi makna terhadap kebijakan (existing policy) dan peraturan perundang-undangan (positive law)

4. Data dan Informasi (atau judul/sebutan lain)

• Data dan informasi yang telah diperoleh dan dianalisa dalam Penelitian Kebijakan, Working Paper, dan lainnya, terkait dengan tema yang diangkat 
• Bentuk penyajian data baik berupa narasi, grafik, tabel angka, dan infografis yang menarik
• Ulasan singkat untuk memaknai data dan informasi, sekaligus menarik pembelajaran penting

5. Rekomendasi Kebijakan (atau judul/sebutan lain)

• gagasan, konsep, atau pendekatan alternatif
• opsi kebijakan yang inovatif dan relevan, disertai kelebihan dan kekurangannya
• disusun dalam bahasa yang komunikatif sehingga pembaca tertarik mengikuti substansi, nalar dan alur dalam Policy Brief

Format Policy Brief sangat ringkas, maksimal terdiri dari 6 (enam) halaman kuarto spasi 1.5.

G. Penutup

Para pembaca (khususnya legislative drafter) dapat langsung praktik menyusun Risalah Kebijakan (Policy Brief) berdasarkan data, informasi, dan bahkan aspirasi yang telah ditulis dalam instrumen EBP. Selamat menulis dan presentasi.