Opini Terbaru

Between Facts and Norms, Pemikiran Hukum Jürgen Habermas (2): Pengantar dari Jürgen Habermas

Gambar
PENGANTAR Jürgen Habermas  | Penerjemah: Anom Surya Putra | Di Jerman, filsafat hukum telah lama tidak lagi menjadi materi pembahasan bagi para filsuf. Jika saya jarang menyebut nama Hegel dan lebih mengandalkan teori hukum Kantian, hal ini juga mengungkapkan keinginan saya untuk menghindari suatu model yang menetapkan standar yang tidak dapat dicapai bagi kita. Memang, bukan kebetulan bahwa filsafat hukum, dalam mencari kontak dengan realitas sosial, telah bermigrasi ke aliran-aliran (mazhab) hukum. [1] Namun, saya juga ingin menghindari ilmu hukum teknis yang terfokus pada fundasi-fundasi hukum pidana. [2] Apa yang dulunya dapat dianut secara koheren dalam konsep-konsep filsafat Hegelian saat ini menuntut pendekatan pluralistis yang menggabungkan perspektif teori moral, teori sosial, teori hukum, serta sosiologi dan sejarah hukum. Saya menyambut ini sebagai kesempatan untuk menampilkan pendekatan pluralistis yang sering tidak diakui/disadari teori tindakan komunikatif. Konsep-konse
Posting Komentar

Tenaga Pendamping Profesional Desa di Kawasan Perdesaan

Tenaga Pendamping Desa Profesional (selanjutnya disingkat: TPP) pada tahun 2022 memasuki babak baru yakni profesionalitas yang dibuktikan dengan persiapan uji kompetensi dan rangkaian proses sertifikasi kompetensinya. Sebagai profesi yang direkognisi secara formal melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), maka TPP terikat pada beberapa standar kompetensi normatif. Bagaimana jika fenomena TPP dihubungkan dengan program pembangunan kawasan perdesaan yang aktual?

FENOMENA TPP

~ Anom Surya Putra ~

Pertama, TPP terikat pada regulasi perburuhan/ketenagakerjaan bahwa apa yang dilakukan oleh TPP secara normatif mengikuti SKKNI, dan lebih spesifik lagi adalah Unit-unit kompetensi merupakan standar objektif untuk menilai kinerjanya. Dihubungkan dengan tema rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan yakni "strategi pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (I-PKP)," Oktober 2022, apakah standar kerja TPP telah dipertimbangkan mendalam oleh penyelenggara rapat koordinasi ketika hendak memberikan “tugas tambahan” kepada struktur organisasi TPP di Kabupaten yang terdapat di lokasi kawasan perdesaan tematik?

Kedua, TPP selama ini mempunyai hubungan yang tidak ketat, atau hubungan secara relatif, dengan agenda pembangunan kawasan perdesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa. Sebelumnya, pada awal berdirinya Kementerian Desa PDTT terdapat pendamping kawasan perdesaan, tetapi seiring berjalannya waktu pendamping kawasan perdesaan itu masa kontraknya tidak diperpanjang dengan berbagai alasan administrasi keuangan. Ketika saat ini struktur organisasi TPP diberi “tugas tambahan” menjalankan sebagian urusan pembangunan kawasan perdesaan, apakah telah terdapat asupan tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap-etis (attitude) ketika bersua dengan berbagai kelompok kepentingan di Desa, Daerah dan “kawasan perdesaan tematik”?

Ketiga, TPP secara spesifik akan “diberi tugas tambahan” untuk mengawal perekonomian BUM DESA BERSAMA (BUMDESMA), sebutan lain untuk BUM Desa yang diselenggarakan dalam skala kerjasama usaha antar Desa, dan mengawal kerjasama antar Desa. Selaras dengan fenomena normatif SKKNI, apakah rasionalisasi hukum yang memungkinkan agar TPP menjalankan tugas tambahan itu? Seandainya TPP mendampingi BUM Desma di suatu kawasan perdesaan tematik, apakah tugas tambahan itu akan terakui dengan ukuran Unit Kompetensi tertentu? 

Keempat, hubungan antara TPP, BUM DESMA dan kerjasama antar Desa secara empiris. Fenomena BUM Desma di suatu kawasan perdesaan sedang mengalami masalah yang kompleks. Tidak semua UPK DBM mantan PNPM-MPd bersedia berubah-bentuk ke dalam institusi BUM Desma. Berbagai alasan bisa kita utarakan: keterbatasan pemahaman dari UPK DBM tentang BUM Desma karena selama ini mereka hanya kerja, kerja, kerja berdasar petunjuk teknis operasional dan sangat tidak terbiasa berpikir dalam spirit UU Desa, apalagi kemampuan untuk menginterpretasi hukum transformasi UPK DBM. Alasan lain misalnya, UPK DBM mengalami kecemasan bila uang yang telah mereka kelola bertahun-tahun itu akan “dipergunakan” oleh para Kepala Desa (ex-officio penasihat BUM Desma) tatkala para penasihat butuh uang juga. Dalam kondisi "tugas tambahan", peran TPP di lokasi kawasan perdesaan tematik akan mengemban transformasi BUM Desma yang beberapa tahun lalu banyak didirikan di kawasan perdesaan. Beberapa BUM Desma itu mungkin masih aktif dan lainnya mungkin mangkrak. Apalagi para Kepala Desa itu belum berhasil melakukan penyertaan modal kepada BUM DESMA transformatif itu, maka UPK DBM dan BUM Desma "kawasan perdesaan" tidak mudah didampingi oleh TPP. Pada konteks empiris, apakah pihak penyelenggara sudah memperhitungkan biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) ketika TPP bergerak ke arena kerjasama antar Desa dan lebih khusus lagi kerjasama antar Desa itu berada di arena kerjasama usaha antar-Desa? 

KOMPETENSI FASILITASI PENDATAAN DESA

Fenomena TPP dalam masalah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan mungkin disederhanakan dalam konteks pengumpulan data untuk kepentingan “strategi pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan”. Sesuai tema rapat koordinasi maka struktur organisasi TPP cenderung hanya berada pada skala “memahami dan melaksanakan” tapi bukan “analisis”. Bila demikian halnya maka TPP perlu memahami cara berpikir yang rumit tentang (statistika) Indeks tersebut.

Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (Indeks-PKP) terdiri dari 5 (lima) Dimensi yaitu dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan. Masing-masing dimensi diandaikan akan didata oleh struktur organisasi TPP. Perihal bagaimana cara menghitung nilai indeks dimensi “sebelum intervensi” dan “sesudah intervensi”, atau nilai indeks komposit “sebelum dan sesudah intervensi”, pada tahun 2022, apakah akan menjadi “tugas tambahan TPP” juga?

Bagaimana hubungan antara tugas tambahan itu dengan unit kompetensi? Kita periksa seksama Unit kompetensi “Melakukan fasilitasi pendataan Desa”, kode Unit M.74TPP01.001.2, TPP melakukan identifikasi kebutuhan, fasilitasi pendataan dan fasilitasi penyusunan laporan pendataan Desa, yang semuanya dikaitkan dengan aturan yang tepat. Dalam proses kerja profesional maka hubungan antara TPP dan otoritas Kementerian harus memastikan suatu konsensus: urusan tugas tambahan tentang identifikasi kebutuhan, fasilitasi pendataan dan fasilitasi penyusunan laporan pendataan Indeks-PKP merupakan bagian dari Unit Kompetensi ini atau tidak? Karena unit kompetensi ini mempunyai variabel “Kebutuhan pendataan pembangunan desa tidak terbatas pada data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), Potensi Desa dan stunting.” 

Jika kebutuhan pendataan ini meluas hingga dimensi-dimensi Indeks-PKP maka sumber data itu tentu diperoleh dari stakeholder yang lebih besar representasinya. Seandainya masing-masing dimensi Indeks-PKP mencakup institusi “pengurus kawasan perdesaan, berbagai dinas, BUM Desa/BUMDesma, kelompok tani dan lain sebagainya”, apakah telah dipertimbangkan kecukupan biaya dan manfaat yang akan diperoleh? Siapakah pemanfaat dari data Indeks-PKP tersebut: desa, “pengurus kawasan perdesaan (kurang jelas siapa yang dimaksud, mungkin maksudnya BADAN KERJASAMA ANTAR DESA versi UU Desa), atau kementerian Desa? Sejauhmana Indeks-PKP ini akan membawa misi “Desa berdaulat atas data, sehingga berkekuatan untuk mengatur dan mengurus pembangunan kawasan perdesaan’? Apakah yang sebenarnya dituju oleh kegiatan Indeks-PKP: menyelesaikan masalah pembangunan kawasan perdesaan melalui aktivitas ekonomi BUM Desa/BUMDESMA dan kerjasama antara Desa, atau sekedar mengkoleksi data? Peristiwa pendataan SDGs Desa pada tahun 2020-2021 setidaknya cukup menjadi pembelajaran bersama bahwa agenda pendataan harus diiringi dengan kepastian kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri (self-governing).

KOMPETENSI FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA

Dalam modul/bahan bacaan MOT/TOT TPP terdapat semacam “proyek perubahan” atau “agenda perubahan” bahwa TPP melakukan pemetaan sosial Desa. Ini mencakup data demografi, geografi, psikografi dan pola komunikasi. Tujuannya, TPP kembali ke basis masyarakat Desa dan tidak sibuk di kantor/balai Desa saja. Hasil sementara, sebagian TA Kabupaten mempunyai perubahan orientasi pendampingan melalui pemetaan sosial ini, meskipun masih berlangsung dalam micro-teaching.  Materi ini menarik, jika TPP berhasil melakukan pemetaan sosial Desa, maka TPP punya bukti-bukti (data dan informasi) ketika Desa ingin saling bekerjasama. 

Yang penting untuk dipertimbangkan adalah kecenderungan historis Desa-desa di Indonesia, khususnya tentang REPUBLIK Desa, Desa-desa akan bekerjasama secara self-governing ketika terjadi kelangkaan sumber daya bersama (hutan, irigasi, air, dan seterusnya). Ini tentu mesti dikaitkan relevansinya dengan hasil analisa pemetaan sosial Desa, daripada kerjasama antar Desa yang didorong oleh dimensi-dimensi statistik dari indeks-PKP semata. 

Mari kita lihat SKKNI TPP yaitu Unit kompetensi M.74TPP01.015.2 “Melakukan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa”. Forum rapat koordinasi ini perlu mencapai konsensus: apakah lingkup TPP mencakup fasilitasi persiapan dan pelaksanaan kerjasama antar Desa yang terdapat di lokasi kawasan perdesaan, dengan menimbang bahwa TPP sudah pasti sibuk mengurus pemetaan sosial di Desa, kerjasama antar Desa, dan mengawal Indeks-PKP? 

Satu hal lagi unit kompetensi TPP yang terhubung dengan kerjasama antar Desa, lebih spesifik lagi, kerjasama usaha antar-Desa yaitu Unit kompetensi M.74TPP01.012.2 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pengetahuan yang diperlukan adalah tahapan pendirian, jenis usaha, permodalan BUMDesma, serta pengetahuan tentang kerjasama Desa dan kerjasama antar Desa. Keterampilan yang dibutuhkan adalah TPP mampu membuat rencana usaha dan kelayakan usaha, mengoperasionalkan teknologi dan informasi, dan melakukan komunikasi verbal dan non verbal.

Pada rapat koordinasi ini penting untuk disentuh dengan pemahaman timbal-balik, sejauhamana TPP akan melakukan aktivitas tentang “pengawalan BUM Desma dan kerjasama antar Desa” dihubungkan dengan SKKNI TPP. Apakah yang akan dikawal TPP: aspek pendataan atau aspek pengetahuan dan keterampilan yang tersebar pada beberapa unit kompetensi? 

Dan setelah mencermati begitu banyak agenda internal TPP dan urusan Indeks-PKP, sejauh dipertimbangkan dalam keilmuan hukum Regulatory Impact Assessment (RIA), maka perlu dihitung aspek biaya dan manfaat ketika TPP bertanggungjawab atas substansi hukum Kepmendesa PDTT No. 63/2022 tentang Indeks PKP. “Produk kebijakan berupa Kepmen” ini secara analitis-empiris dan normatif-doktrinal tidak terdapat kejelasan: siapa subjek yang berwenang dan diberi mandat oleh Menteri, bagaimana prosedur pelaksanaannya melibatkan TPP, sedangkan di lain pihak diktum dan lampiran Kepmendesa No. 63/2022 a quo didominasi oleh substansi pola penghitungan Indeks-PKP.

Lagipula bentuk hukum modern bernama keputusan tetapi bersifat mengatur (detail program Indeks-PKP) ini, sejak UU No. 12/2011 juncties UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya konsisten dinormakan dalam bentuk peraturan menteri dan bukan keputusan menteri. Dan bukan suatu “keputusan hukum internal” yang kosong norma mandat, karena tidak mungkin tanggung jawab (pendataan) dilakukan langsung oleh Menteri. 

Mandat kepada direktorat jenderal tertentu dan TPP selayaknya dipertimbangkan dalam pencabutan aturan Indeks-PKP dan dibentuk aturan baru (peraturan menteri) yang mengatur wewenang, substansi hukum dan prosedur, agar terdapat pelembagaan norma-norma hukum dan praktik Berdesa di kawasan perdesaan --tentu saja, lengkap dengan aspek pembiayaan kepada kedua institusi tersebut. 

"Logika HUKUM tanpa logistik", mungkin hanya menciptakan aturan yang miskin praktik.

Selamat berdiskusi.

 


Komentar

Posting Komentar

Artikel Terpopuler

21-Days of Abundance Meditation Challenge Deepak Chopra

Gambar
Day 1 DEEPAK CHOPRA 21-Days of Abundance Meditation Challenge - So Hum The Reality of Abundance DEEPAK CHOPRA 21-Days of Abundance Meditation Challenge. Day 1 Here we go! After you complete the task, please write: "Day 1 Done." You can leave the group if you decide not to continue. I highly recommend doing the meditation and the task at the beginning of the day, if possible. It changes the course of the day! Task In your new notebook, make a list of 50 people that have influenced your life. They can be both living and already departed people, your relatives, friends, and celebrities, writers and personalities whom you do not necessarily know personally. Everyone who has influenced you, and contributed to your growth & development. The list must have at least 50 names. In the process of making a list, think about why you chose the person. What has changed in your life for the better? Move calmly and thoughtfully. Remember the best things about each person in the list and w
Read more »

Day 2 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome to day two. All material creation, everything we can see, touch, hear, taste, and smell, is made from the same stuff, and comes from the same source. While we may refer to the source by different names, God, a higher power, the Holy Spirit, or perhaps the cosmos, this source is the entire universe, the unified field. Everything, that is beyond the perception, of the five senses. The key to living in abundant life, is to embrace the idea that abundance comes from this Unified Field. Within it lies the power of infinite creativity, just waiting for your call. Whether you desire more love, more joy, more friends, more money, or better health, it's all yours for the asking and accepting. And if you're willing to release any resistance you may have to experiencing abundance, relinquish any belief that you are limited. Open your mind and heart to the possibility, that you can attract whatever you want in life, and abundance will flow to you, effortlessly and easily. True abun
Read more »

Day 1 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome to day one. Welcome to the Chopra Center 21-Day Meditation Challenge, Creating Abundance. We are very happy you've decided to embark on this journey, into stillness and silence, to experience authentic abundance consciousness.  Over the next three weeks, we'll focus on different aspects of abundance. In our first week, preparing for abundance, we'll consider the promise of unlimited potential. During this time, we learn what true abundance ism the infinite source from which it springs, how consciousness and the mind affect its flow, and how we can more deeply understand that abundance is a divine right, bestowed upon each, and every one of us. During our second week, we'll show how abundance relates to the seven spiritual laws of success, beginning with the law of pure potentiality, what exactly is possible, and ending with the law of dharma, how to increase abundance in our lives, by serving humanity, with our unique skills and talents. In our third week, we
Read more »

Day 15 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome to Day 15. Welcome to our final week of the Chopra Center 21-Day meditation challenge. During our first week together we explored the reality of abundance, its original source which is the universe, and how we attract it through our consciousness.  Last week we learn how to attract more abundance, by applying the seven spiritual laws of success.  This week we'll expand on our foundation, and discuss the many ways abundance can manifest in our lives.  Beginning with an understanding of how the effortless flow, that occurs as seemingly unrelated events, coming together, can bring fulfillment to our lives.  I call this merging of coincidence and destiny: synchro destiny; powerfully leveraging the intelligence of the universe, that orchestrates the whole dance of creation, on every scale, from the farthest reaches of the cosmos to the events of our own daily lives. One of the main principles of synchrodestiny, is recognizing and celebrating this cosmic dance. Trusting that ther
Read more »

Day 12 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome today twelve. Having an abundance consciousness, allows us to view life as a magical adventure, where our needs are met with grace, and ease. It includes the ability to see beauty, wherever we go, have gratitude as our primary emotion, hold open our hearts to everyone we meet, and trust in the cosmic plan. According to the law of intention and desire, we recognized that at the deepest level of reality is a field of energy, that gives rise to all the forms of creation. Placing your attention on exactly what you want to create in your life, beauty, love, prosperity, will energize that object of your desire, and draw it to you. Attention energizes, intention transforms. Once you clarify your intentions, surrender them into the silence, and allow the universe to work out the details. Today I will guide you through a visualization meditation, where we'll create our intentions and release them. So let's begin. Please find a comfortable position, placing your hands gently in y
Read more »

Day 13 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome to Day 13. In the words of dr. David Thurman, my beloved friend and co-founder of the Chopra Center for well-being, abundance is a state of mind in which you believe you are intrinsically creative. You recognize that the universe is abundant, and that you are an expression of the universe.  If you accept the idea of an unlimited abundant universe, you relinquish the desire to manage circumstances, and force solutions in order to manifest your desires. This, is the essence of the law of detachment. The law of detachment, teaches us to focus our attention on what we desire, take the necessary steps to achieve our dreams, and then find security in the wisdom of uncertainty, by letting go of any attachment to outcome, an essential step in achieving our goals.  Think for a moment about the time you try to recall the name with no success. Finally, after struggling to remember you let go of your efforts, then a little while later the name flashed across the screen of your consciousnes
Read more »

Day 7 21-Day Meditation Challenge Creating Abundance (Deepak Chopra)

Gambar
Welcome to day seven. Congratulations on completing the first week, of the Chopra Center 21-day meditation challenge, creating abundance. Over the past six days, we have discovered the reality and source of abundance, which is unlimited and eternal. We've learned that mind, matter, and spirit, work in conjunction with one another, to manifest abundance that in the silent field of all possibilities, dwell the seeds of success, and that when you live from within, your desires are fulfilled quickly, spontaneously, and with minimal effort.  This week, we'll contemplate what we sometimes call a coincidence, a miracle, or just good luck. Ask yourself, how long does it take for a dream to come true. In the minds of some specific conditions must be met, plans must be in place, a certain amount of time must pass, and effort needs to be exerted. However these conditions all spring from the physical three-dimensional world.  In deeper levels of consciousness, what we call a dream, miracle
Read more »

Permendagri No. 114/2014 tentang Pembangunan Desa Tidak Berlaku, Lex Posterior Derogat Legi Priori

Gambar
Masalah populer tentang regulasi yang mengatur Desa antara lain adalah pertentangan normatif antara Permendagri No. 114/2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendesa PDTT No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Persoalan klasik hukum yang sering terdengar dalam berbagai perbincangan adalah aturan mana yang lebih sahih berlaku? Dalam pandangan intrinsik hukum persoalan semacam ini mudah dilakukan penyelesaian. Permendagri No. 114/2014 tersebut terbit atas dasar norma delegatif dari PP No. 43/2014, sedangkan PP No. 43/2014 kemudian mengalami perubahan menjadi PP No. 47/2015. Aturan baru ini mengatur kewenangan Menteri Desa untuk menerbitkan aturan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga terbitlah Permendesa PDTT No. 21/2020 tersebut. Asas hukum yang populer menyatakan  lex posterior derogat legi priori bahwa hukum yang baru mengesampingkan aturan lama, sehingga Permendesa PDTT No. 21/2020 mengesampingkan Permendagri No. 114/
Read more »

Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (3): Memulihkan Sosiologi Hukum

Gambar
Buku sosiologi hukum ini menyajikan visi ilmiah sosiologi hukum berdasarkan diskusi tentang pencapaian utama dari spesialisasi sosiologi hukum. Karya Mathieu Deflem ini mengungkapkan nilai-nilai studi sosiologi hukum dengan menyatukan tema-tema teoritis dan empiris. This is a copy of an Indonesian translation of “ Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition ” (2008), Mathieu Deflem, University of South Carolina, Translated by Anom Surya Putra. Source: Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition , by Mathieu Deflem (Cambridge University Press, 2008) https://deflem.blogspot.com/2008/01/socoflaw.html Please cite as: Deflem, Mathieu. 2008. "Sosiologi Hukum Mathieu Deflem (3): Memulihkan Sosiologi Hukum." Blog Anom Surya Putra , Juli 2022. ----------------- Pembaca yang budiman telah mengenal pengantar Sosiologi Hukum pada tulisan sebelumnya yakni " Isi Buku Sosiologi Hukum " dan " Pengantar Buku Sosiologi Hukum " yang ditulis oleh Mathieu Deflem.
Read more »

Between Facts and Norms, Pemikiran Hukum Jürgen Habermas (2): Pengantar dari Jürgen Habermas

Gambar
PENGANTAR Jürgen Habermas  | Penerjemah: Anom Surya Putra | Di Jerman, filsafat hukum telah lama tidak lagi menjadi materi pembahasan bagi para filsuf. Jika saya jarang menyebut nama Hegel dan lebih mengandalkan teori hukum Kantian, hal ini juga mengungkapkan keinginan saya untuk menghindari suatu model yang menetapkan standar yang tidak dapat dicapai bagi kita. Memang, bukan kebetulan bahwa filsafat hukum, dalam mencari kontak dengan realitas sosial, telah bermigrasi ke aliran-aliran (mazhab) hukum. [1] Namun, saya juga ingin menghindari ilmu hukum teknis yang terfokus pada fundasi-fundasi hukum pidana. [2] Apa yang dulunya dapat dianut secara koheren dalam konsep-konsep filsafat Hegelian saat ini menuntut pendekatan pluralistis yang menggabungkan perspektif teori moral, teori sosial, teori hukum, serta sosiologi dan sejarah hukum. Saya menyambut ini sebagai kesempatan untuk menampilkan pendekatan pluralistis yang sering tidak diakui/disadari teori tindakan komunikatif. Konsep-konse
Read more »