OPINI Berdesa: Dua Puluh Lima Abad Badan Hukum BUM Desa

 

Ditulis oleh: Naeni Amanulloh, Pengajar Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Banyak kalangan merasa optimis dengan kemajuan Indonesia ketika ‘Membangun dari Pinggiran’ dinyatakan sebagai salah satu komponen paradigma pembangunan oleh Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya. Tentu bukan kemajuan yang biasa-biasa saja yang diharapkan. Melainkan kemajuan yang berbasis pada kenyataan dan (potensi) kekayaan Indonesia yang terhampar di tempat-tempat yang jauh dari pusat kota. Dan bukan sekadar kemajuan objek pembangunan. Karena dengan paradigma ‘Membangun dari Pinggiran’ mereka yang berada di pinggiran itu akan menjadi subjek penting pembangunan. Mereka yang berada di pinggiran itu tidak lain adalah Desa.

‘Membangun dari pinggiran’ juga tepat momentumnya. Ia tercetus setelah Desa diakui sebagai sebentuk pemerintahan masyarakat, bentuk campuran dari self-governing community dengan local self-government, melalui terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa. UU Desa mengakui kewenangan lokal skala desa, termasuk dalam membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa seterusnya menjadi pusat harapan bagi bangkitnya ekonomi Desa. Letak istimewanya, badan usaha ini dibayangkan akan menjadi jelmaan daya-upaya ekonomi masyarakat Desa, yang mengoperasikan potensi ekonomi desa, bergulir dengan ciri-ciri Desa, sekaligus mampu bersaing dalam sistem ekonomi pasar. Singkatnya, BUM Desa diharapkan akan menjadi tumpuan hajat hidup Desa.

Harapan itu belum padam, namun bukan berarti masalah tidak muncul. Sebuah buku berjudul ‘Ponggok: Inspirasi Kemandirian Desa’ (LKiS, 2020) berusaha mengurai benang kusut problematika status badan hukum BUM Desa. Buku ini ditulis oleh Anom Surya Putra, hasil dari penelitian panjangnya di BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. Secara intensif, buku ini menginvestigasi kemelut hukum yang dialami oleh BUM Desa Tirta Mandiri, serta berbagai siasat yang ditempuh pemerintah desa serta pengelola BUM Desa dalam menghadapi kemelut itu.

MENONJOLKAN SOSIOLOGI HUKUM

Buku ‘Ponggok: Inspirasi Kemandirian Desa’ tersusun dalam tujuh bab. Bab Pertama berisi pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, masalah penelitian, serta diskusi teoritik. Bab Kedua memuat formasi diskursus Desa sebagai badan hukum secara kronologis, dimulai dari era pra-sejarah, era negara-kerajaan, era kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Setelah menggambarkan berbagai diskursus badan hukum desa dalam pengalaman sejarah itu, Bab Ketiga didedikasikan untuk memaparkan formasi diskursus BUM Desa. Bab ini dilanjutkan dengan Bab Keempat yang berisi pengisahan tanggapan BUM Desa Tirta Mandiri atas masalah badan hukum yang dialami.

Pada Bab Kelima buku ini menyajikan analisis upaya-upaya BUM Desa Tirta Mandiri dalam mengembalikan kemandirian ekonomi desa. Secara teliti dan terperinci, penulis buku memaparkan langkah-langkah yang diambil oleh BUM Desa Tirta Mandiri dalam menegakkan kemandirian (ekonomi) Desa dengan mengacu pada UU No. 6/2014 tentang Desa. Berpijak pada temuan empiris yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, penulis memberikan komentar serta catatan kritis atas langkah atau tindakan strategis yang diambil oleh Kementerian Desa. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam pengaturan tentang Desa. Buku ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada Bab Ketujuh.

Telah disebut dimuka, buku ini merupakan hasil penelitian lapangan yang cukup panjang. Peneliti melakukan fieldwork di desa Ponggok, melakukan pengamatan dan wawancara pada sekian narasumber. Cara kerja semacam ini sengaja dipilih oleh penulis buku untuk mendapatkan pengalaman dan informasi secara langsung dan akurat dari para subjek yang selama ini cenderung berada dalam posisi sebagai ‘objek’ yang diatur. Penelitian hukum empiris – atau penelitian hukum non-doktrinal – semacam ini memaknai hukum sebagai gejala empiris, disamping sebagai doktrin. Dengan pilihan cara kerja ini, penulis menganalisis, merefleksikan, dan mengkaji ‘Cara Berhukum dari Desa’ (lihat hlm. 55).

Pendekatan Sosiologi Hukum semacam ini sangat penting dalam konteks implementasi UU Desa. Tangkapan penelitian empiris yang berbasis pada kenyataan lebih cocok dan sesuai dengan asas rekognisi UU Desa sebagai basis informasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan. Dibanding dengan model pengaturan dan penerbitan kebijakan yang secara sepihak ditentukan dari atas oleh pemerintah pusat. Dengan mengambil pilihan pada cara kerja penelitian hukum non-doktrinal, penulis buku ini mengedepankan Cara Berhukum dari Desa sebagai sumber informasi primer yang nilai pentingnya bersifat koeksisten dengan pandangan hukum-doktrinal.

BADAN HUKUM DESA DALAM RENTANG 25 (DUAPULUH LIMA) ABAD

Selain pendekatan sosiologi hukum, penulis buku juga menunjukkan secara gamblang pergeseran dan pembentukan diskursus status badan hukum tentang Desa sepanjang sejarah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, penulis buku ini mengulas secara garis besar kedudukan Desa dalam rentang 25 (duapuluh lima) abad! Terhitung sejak 500 tahun Sebelum Masehi). Deskripsi tentang badan hukum Desa ini dituangkan dalam 95 halaman bab kedua – bab terpanjang pada buku ini.

Apabila kita menyimak baik-baik bab ini, kita akan mengerti bahwa kemunduran status badan hukum tentang Desa justru dipercepat setelah Indonesia merdeka. Khususnya menjelang dan sepanjang era orde baru. Pada era Badan Hukum Desapraja misalnya, Desa diakui statusnya secara khusus – dalam istilah desapraja. Menurut penulis buku, ini adalah ‘bentuk kompromistis antara Desa-desa dan pemerintahan daerah otonomi tingkat III’ (lihat hlm. 133).

Sementara pada awal orde baru, dan dalam konteks perang dingin, Desa menjadi ‘lokus perang dingin’, simbol keterbelakangan, yang dalam posisi Indonesia sebagai bagian dari negara non-komunis, ‘telah membuka peluang hadirnya kalangan ahli dan teknokrat untuk mengubah Desa sesuai agenda modernisasi dan pembangunanisme’ (lihat hlm. 137). Ini adalah era ketika Desa yang mandiri seperti pada masa-masa negara-kerajaan, serta Desa yang memiliki status otonom seperti pada masa kolonial, merosot statusnya menjadi objek intervensi negara. Desa yang secara historis adalah satuan sosio-kultural dan unit sosio-politik yang jauh lebih tua dibanding negara Indonesia-modern, ditaklukkan dan dihapus keunikannya.

Pendekatan historis yang tampaknya menjadi perhatian khusus penulis ini hendak mengingatkan para pembaca bahwa lapis-lapis masalah yang tertimbun dalam konteks pengaturan dan kehidupan Desa, terbentuk dalam rentang abad namun diakselerasi hanya dalam rentang waktu dasawarsa. Pada era Majapahit, ‘Desa bermakna sebagai wilayah dan komunitas-organik yang mengatur dan memerintah dirinya sendiri’ (lihat hlm. 81). Sementara dalam era orde baru, Desa tidak kurang menjadi titik sangga intervensi negara, simbol keterbelakangan, dan titik mula bagi proyek modernisasi dan pembangunan.

HUBUNGAN TRIADIK

Anom Surya Putra mengajukan konsep Restorasi Republik Desa. Dengan membuat hubungan triadik antara konsep ini dengan diskursus badan hukum Desa yang dipaparkan dalam Bab Dua dan dengan kasus empiris terkait status BUM Desa Tirta Mandiri, konsep Restorasi Republik Desa sangat menarik dan dapat menjadi pijakan naratif dalam mengarahkan trayek perjalanan BUM Desa di bawah UU Desa.

Sayangnya, sejauh pemeriksaan saya, Anom tidak memberikan paparan yang terang mengenai konsep ini dalam bukunya. Namun kita dapat menangkap bahwa agenda restorasi yang ia maksud kurang lebih adalah rangkaian praktik yang secara konsisten berjalan dalam aras rekognisi dan subsidiaritas – dua asas terpenting dalam UU Desa.

Restorasi Republik Desa menunjuk pada pentingnya ‘Cara Berhukum dari Desa’, atau Desa sebagai subjek yang basis legalnya telah begitu terang-benderang dalam UU Desa itu sendiri. Dengan agenda restorasi ini, Anom tengah menegaskan kembali tuntutan banyak aktivis atau pejuang Desa yang bercita tentang Desa sebagai ‘badan hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum publik maupun privat, memiliki kekayaan dan harta benda bangunan, menuntut dan dituntut di pengadilan, dan kepala Desa berwenang melakukan perjanjian atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa’ (lihat hlm. 66).

Ini agenda besar yang tentu saja tidak mudah. Dan dari sinilah kita dapat memposisikan kasus BUM Desa Tirta Mandiri dalam buku ini sebagai kisah yang (tampaknya) mewakili pengalaman BUM Desa di tempat lain.

Secara sederhana, kasus BUM Desa Tirta Mandiri dapat dibahasakan dengan cara seperti ini. Progresifitas praktik ekonomi di tingkat lokal dan progresifitas payung hukum di tingkat nasional (UU Desa), secara empiris belum cukup menjamin mulus dan lancarnya aktivitas ekonomi desa melalui BUM Desa. Salah satu pengalaman BUM Desa Tirta Mandiri adalah penolakan oleh calon mitra (bank) ketika BUM Desa di Ponggok ini mengajukan proposal kredit. Anom menuliskan pernyataan salah seorang informannya: “Desa Ponggok dikenalkan oleh Kementerian Desa ke BUMN dan kami tindaklanjuti melalui kerjasama dengan BNI di daerah. Tetapi, tanggapannya kalau dibahasakan begini, mau pinjem, legalmu opo, asetmo opo…” (hal. 221). Pengalaman semacam ini memperlihatkan bahwa sementara Desa dan BUM Desa Tirta Mandiri telah berada dalam rel progresif UU Desa, calon mitra mereka masih menggunakan acuan payung hukum lama.

Melalui kasus BUM Desa Tirta Mandiri, Anom sampai pada sebuah definisi – sekaligus poin yang ia advokasi – bahwa BUM Desa tidak lain adalah ‘Badan Hukum Publik bercirikan Desa’. Secara historis, Desa memiliki asal-usul panjang yang karena itu Desa memiliki latar belakang keberadaannya yang jauh lebih tua dan khas. Pada saat yang sama asal-usul tersebut telah diakui oleh UU Desa. Dengan melakukan pelacakan historis, investigasi atas pengaturan tentang desa dan status badan hukum BUM Desa, dan dengan melalui pendekatan empiris, Anom tengah memastikan agar rekognisi (recognition) tidak terpeleset menjadi misrekognisi (misrecognition). Misrekognisi mungkin terjadi apabila pengaturan-pengaturan dari pusat disusun tanpa peduli dengan cara berhukum yang berkembang dalam dan dari Desa itu sendiri.

EKSTENSIFIKASI BADAN HUKUM BUM DESA

Buku ini membicarakan perihal badan hukum BUM Desa dengan sangat ekstensif. Sesungguhnya isu teoritis, baik di ranah hukum maupun sosiologi, yang digunakan untuk memandu analisis data dan informasi lapangan dalam buku hasil penelitian ini sangat menarik untuk didiskusikan. Konsep tindakan komunikatif, personalitas desa, dan Genossenschaft misalnya, tidak kurang penting untuk didiskusikan secara tersendiri. Pembaca yang ingin mendalami kontekstualisasi konsep-konsep tersebut, serta subjek penting lain, akan sangat terbantu apabila buku ini dilengkapi dengan daftar indeks.    

Di bagian penutup, Anom menggarisbawahi pentingnya pendekatan diskursus teoritis badan hukum yang direfleksikan dari realitas kehidupan berdesa. Ia telah melakukannya melalui kasus BUM Desa Tirta Mandiri. Pendekatan empiris atau non-doktrinal semacam ini, khususnya dalam konteks implementasi UU Desa, tampaknya merupakan pendekatan yang harus diutamakan dalam penelitian terkait dengan pengaturan tentang Desa. Tuntutan atas pendekatan ini bukan semata-mata karena Desa di Indonesia demikian plural dan tidak dapat dibungkus begitu saja dalam satu karung yang sama. Melainkan juga sebagai pewujudan amanat rekognisi Desa dalam UU Desa.*